etika birokrasi dalam pelayanan publik. 2010. etika birokrasi dalam pelayanan publik

 
 2010etika birokrasi dalam pelayanan publik  Etika pelayanan publik harus berlandaskan asas transparansi (keterbukaan dan kemudahan akses) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban sesuai dengan legal formal) demi kepentingan masyarakat

abdulkadir55@gmail. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat. Yogyakarta. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Konsep Mengenai Pelayanan Publik Istilah pelayanan publik tidaklah dapat dilepaskan dari UU No. Adapun contoh-contoh dalam setiap kelompok pelayanan adalah: a. UU No. Masalahnya bukan hanya terletak pada. 4. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang lebih mengedepankan etika dalam pelayanan, maka akan lebih diterima oleh masyakat karena memenuhi tuntutan yang dibutuhkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Birokrasi di cita-citakan menjadi jembatan penghubung dalam memberikan suatu pelayanan publik yang efektif dan efisien. 2017 •. Malang: CV Citra. Easterling. M. 78). Hj. Berlatih praktik penerapan etiket pelayanan publik: b. ##goodgovernance; Disclaimer. (Bermadah. Era yang berkembang saat ini adalah era digital, karenanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai saran dalam percepatan layanan publik menjadi penting untuk diterapkan dan dikembangkan. Kualitas pelayanan publik secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu : sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Etika pelayanan publik adalah: ”suatu cara dalam melayani publik dengan. id) Kasus 2 Etika Birokrasi Pada Pelayanan Publik pembuatan E KTP Sejauh ini pelanggaran etika birokrasi dalam pelayanan publik yang masih saja. com ABSTRAK Pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: (1) kurang responsif, (2) kurangpelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. 3, No. mengabdikan diri kepada publik. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Iswahyudi Program Studi Ilmu Pemerintahan, IISIP Yapis Biak, Indonesia Email: dewa2407. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan yang mengedepankan etika akan lebih diterima masyarakat karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga etika merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan menjadi ukuran kepuasan publik yang dilayani sekaligus ukuran. Isu – isu mengenai integritas, kebijakan publik, patologi birokrasi, pelayanan publik, good governance, dan penerapan terkait etika administrasi publik menjadi fokus bahasan utama dalam buku ini. menginginkan pelayanan yang baik namu pada kenyataannya banyak sekali terjadi. Seberapa penting etika itu dalam administrasi publik? Etika itu sangat memiliki peran penting dalam ruang lingkup administrasi publik. Etika dalam konteks birokrasi digambarkan sebagai suatu pedoman norma bagi pejabat birokrasi untuk Etika birokrasi dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih jauh dari harapan pada umumnya. Hal 131. Ketika alat-alat pemuas kebutuhannya yang berupa barang atau jasa tidak dapat disediakannya sendiri, tentu saja diperlukan jasa atau layanan dari pihak lain yang. Dr. Ciri-Ciri Pelayanan Birokrasi Yang Berkualitas 10. Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Pengawas Bidang Pendidikan. Hal ini, menunjukkan aparat birokrasi kurang mampu mewujudkan misi organisasi dari aturan yang ditetapkan dalam pemberian pelayanan. , M. Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk. Layanan publik adalah kerja birokrasi yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat. tika Birokrasi Publik Birokrasi publik harus mewujudkan apa yang menjadi harapan publik, yakni adanya keteraturan, efisiensi, kemanfaatan dan kinerja yang dapat menerapkan etika dalam pelaksanaan pelayanan. Etika birokrasi merupakan etika profesi yang berisi norma-norma yang harus menjadi pegangan bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelayan kepentingan masyarakat. Definisi Etika Birokrasi Publik. Ananda Putri Safira. ETIKA DAN DISIPLIN DALAM MUTU PELAYANAN (UNTUK DOSEN Perguruan Tinggi) Makalah ini dipresentasikan pada Retreat Bersama Dosen dan Pegawai di Institusi Perguruan Tinggi dan Sekolah-sekolah di Unit-unit Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I di Wisma GMI Bangun Dolok Parapat (Sumatera Utara). Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju. 156: 2001: Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Batik Magenda. KONSEP REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN. Krisis kepercayaan di masyarakat terhadap birokrasi publik merupakan implikasi dari buruknya kualitas pelayanan publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial “Societas” ISSN 2252-603X 70 PERANAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Sebuah Kajian Teoritis) 1 Welhelmina Jeujanan 1 Administrasi Negara Fisip – Unmus ABSTRAK Birokrat dalam menjalankan dinilai baik atau etis jika responsibel dan memiliki keprofesionalan atau kompetensi yang sangat tinggi. REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN SKRIPSI. Hak Cipta: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Etika Pelayanan Publik Indonesia. Zuhro, R. birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM REFORMASI BIROKRASI: AKTUALISASI PEMIMPIN DALAM PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE1 THE CONCEPT OF LEADERSHIP IN REFORM BUREAUCRACY: ACTUALIZATION LEADER IN PUBLIC SERVICE TO GOOD GOVERNANCE Hayat Universitas Islam Malang Jl. 9 Desember 2014 17:40 Diperbarui: 17 Juni 2015 15:41 8147 0 0 + Laporkan Konten. Makalah Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Dr. D. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 3, Bulan Desember Tahun 2021 , ,Sebagaimana diketahui bahwa dalam administrasi/birokrasi publik etika adalah merupakan ketentuan-ketentuan atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur birokrasi. Efisiensi, nilai efisiensi artinya tidak boros. Birokrasi Modern, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Dalam etika pelayanan publik ada seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, dan penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni : 1. Melalui MoU. kepartaian dalam birokrasi penyelenggara pelayanan kepada publik. Agus Dwiyanto (2020) menyatakan dalam konteks birokrasi, etika digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi ini merupakan rangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. p. Jadi dengan memangkas birokrasi dan membuat trobosan-trobosan dengan lebih menegaskan untuk menerapkan etika birokrasi sebaik-baiknya dengan begitu mungkin akan efesien dan efektif sehingga tercipta pelayanan para birokrat yang baik, ramah, tidak memihak, dan tidak bertele-tele. Etika publik harus senantiasa menyelimuti segala kegiatan aktor publik dalam mengupayakan pelayanan publik yang optimal. bernegara. Fokus Utama dalam Pelayanan Publik yaitu : -. co. S–Cet. Acuan dari Peraturan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maani, (2010) Etika Pelayanan Publik, vol. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasnya. 2. Birokrasi pelayanan. (hal 47, Pelayanan Publik) sehingga Indonesia sehingga Indonesia 8. 10 dengan moral dan etika. Keunggulan moral (etika) yaitu integritas, obyektifitas, atau imparsialitas, keadilan, kejujuran, dan sebagainya. Etika Aparatur Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Chandler & Plano dalam Pasolong (2010 : 193) mengatakan bahwa etika ada empat aliran utama yaitu : 1. Hal inilah yang menjadikan etika sebagai isu yang kompleksSedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002:188): ”Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Dr. Sebagai CPNS yang masih dalam masa magang selama 1 (satu) tahun wajib menanamkan nilai-nilai etika birokrasi dengan tetap mendasarkan pada tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), agar ketika sudah diangkat sebagai PNS tata nilai PASTI sudah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas dan. Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam beberapa waktu terakhir sangat menarik perhatian masyarakat karena berbagai macam persoalan yang muncul dan sampai masuk ke meja hijau seperti masalah kinerja aparatur, perilaku ASN dan ada juga yang tersangkut masalah hukum. Analisis data Analisis data dalam penelitian ini meng-gunakan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural (Spradley, 1980). . etika birokrasi yang baik, pelayanan yang cepat, berkualitas dan. RELEVANSI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan peranan etika dalam pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik, menurut Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Hak dan kewajibanETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (ANE 616306) JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA. (2016). 10. S • Diterbitkan oleh: PENERBIT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM PRESS)etika oleh pejabat publik terkhusus dalam pelayanan publik, maka kami tertarik untuk melihatnya secara lebih empirik pada etika pejabat publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten. meiwanda. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Etika birokrasi berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Martini (Rahman dan Tarigan, 2020 : 97-98), kategori birokrasi meliputi : “Birokrasi Pemerintahan Umum, Birokrasi Pembangunan dan Birokrasi Pelayanan”. 1 Tugas Matakuliah Teori Administrasi Publik ETIKA PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Dosen Pengampu: Joko Tri Nugraha, S. Karakteristik pelayanan publik adalah: Tanpa Wujud atau Service Intangibility: Pelayanan publik tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa tersebut dibeli. Sumartono, , MS and Andy Kurniawan, S. Selama tahun 2017, Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menerima 7. S–Cet. Birokrasi yang responsibel dan mengoptimalkan kepuasan rakyat terhadap pelayanan publik. menjunjung tinggi etika birokrasi, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik unit instansinya; b. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Penerapan praktek good governance pada pelayanan publik penting diterapkan dengan didukung model pengembangan yang relevan. com. layanan publik, yaitu (a) Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Organisasi Publik, dan (b) Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Organisasi Privat. Abstract This research explores corrupt behavior that is an act that is contrary to ethics and how bureaucratic ethics play a role as an effort. Integritas, berprinsip, terhormat,Etika birokrasi dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih jauh dari harapan pada umumnya. Russell 1997:607), dimana dalam prakteknya empat jenis etika tersebut tidak selalu berjalan seiringan. DENI NOPITRIADI. Namun, dengan menerapkan etika administrasi publik yang benar, birokrasi dapat dirombak dan ditingkatkan efisiensinya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada. . Dalam peraturan a quo, pelayanan publik diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umumBertemu Pejabat Estonia, MenPAN-RB Bahas Digitalisasi Pelayanan Publik. 7. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negaradalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Pelayanan publik yang mengutamakan etika maka penerima layanan. al (2010:24) mengatakan etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani masyarakat dengan kebiasaan yang terkandung nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelayanan Publik. Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah apakah aparatur pelayanan publik, pegawai negeri atau birokrasi telah mengambil . Y (2019). Kridawati Sadhana, M. Etika diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Pada aspek pelayanan publik kewajiban penyelenggara maupun pelaksana serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25. 5. Namun demikian, pelayanan publik hanya salah satu dari tiga kategori dalam birokrasi. Karena jika tahapan terlalu banyak. Konsep Integritas dalam Perspektif Publik Integritas publik merupakan kualitas dari tingkah laku seseorang yang berada dalam suatu organisasi publik yang sesuai dengan nilai-nilai, standar danDalam penyelenggaraan pelayanan publik, birokrasi publik lebih berorientasi pada kekuasaan sehingga membuat birokrasi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, para pejabat lebih memperlihatkan kekuasaannya dari pada sebagai pelayan masyarakat, Meluasnya praktik-praktik KKN. 65 Institute Josephson America7 dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Selanjutnya yang dapat digunakan untuk menilai baik buruknya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi publik dapat dilihat dari baik buruknya. 1 PEMBENAHAN ETIKA BIROKRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Christina Egluera Br. By Jasnida Jasnida. Download Free PDF View PDF. edu no longer supports Internet Explorer. 4. Jujur, dapat dipercaya, tidak ber-bohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit-belit; 2. Senada dengan pengertian dari United Nation. Thoha Miftah. 12,5, Simpng Baru, Kec. untuk mengelaborasi bagaimana etika pegawai dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan. mendalam tentang etika birokrasi pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap (Sintap) Kota Parepare. Hal ini dikemukakan American society for Public Administration (Perhimpunan Amerika untuk January 1995. Menurut Chandler &Plano (1988), dalam etika terdapat empat aliran utama yaitu (1) empirical theory,. Agus Dwiyanto (2020) menyatakan dalam konteks birokrasi, etika digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. ABSTRAK “Optimalisasi Etika dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance” Oleh: Nur Lia Ni’matur Rohmah Universitas Brawijaya [email protected] ini bertujuan ini untuk untuk mengetahui penerapan etika birokrasi berlandaskan kode etik dalam pelayanan publik. Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang Beberapa konsep mengenai etika pelayanan publik dapat disimak dari pendapat-pendapat berikut ini. Etika Pelayanan Publik. Malang: CV. Etika Birokrasi dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia. Mewujudkan Birokrasi yang Mengedepankan Etika Pelayanan Publik. DESKRIPSI MATA KULIAH Memberikan pemahaman tentang etika terapan dalam organisasi publik: Mengajarkan ketentuan dan prinsip-prinsip etika dalam tugas-tugas administrasi publik Mendiskusikan berbagai masalah moral dan etis yang muncul dalam kebijakan publik dan pelayanan publik Referensi Wahyudi, Kumorotomo, Etika. Permasalahan dalam etika ada berbagai macam seperti legitimasi kekuasaan yang merupakan salah satu agenda reformasi dalam bidang administrasi publik adalah mengupayakan terwujudnya good governance yaitu sstem pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan profesional yang ditandai adanya aparat birokrasi. Malang: CV. 1. 156:. Si; Perspektif perilaku birokrasi : dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara / Miftah Thoha3. 2. Model birokrasi semacam ini tidak dapat lagi dipertahankan dalam menghadapi perubahan dan dinamika serta kompleksnya kebutuhan masyarakat saat ini. Untuk merespon permasalahan tersebut, etika birokrasi sangat penting untuk dipahami oleh aparatur birokrasi. Dera Izhar Hasanah, (2019) Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, vol. PENDAHULUAN 1. Etika dalam administrasi publik, atau yang sering dikenal dengan sebutan etika birokrasi, (administrasi publik) dapat dipahami sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi, Darwin (1999). Latar Belakang Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistic ikut memperburuk sistem. Terminologi yang berusaha mengungkapkan apa, mengapa, bagaimana dan untuk apa etika birokrasi dalam pelayanan publik. 65 Institute Josephson America7 dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan, antara. agar bisa membangun budaya etika dalam organisasi pelayanan publik. menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum. Dengan demikian penataan birokrasi secara konsisten sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangEtika perumusan kebijakan, etika pelaksana kebijakan, etika evaluator kebijakan, etika admi- nistrasi publik/birokrasi publik/ pelayanan publik, etika perencanaan publik, etika PNS, dan sebagainya, harus diprakarsai dan mulai diterapkan sebelum berkembangnya budaya yang bertentangan 7 Wachs, M.